Peresmian BUMDes Mutianggaluku Mandiri
Peresmian BUMDes Mutianggaluku Mandiri di Desa Kalukubula – Kab. Sigi oleh Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo
Desa Kalukubula Salurkan Subsidi Lewat BUMDes
INFO BUMDes, Sigi – Desa Kalukubula di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, kini rutin mendapatkan sembako dengan harga murah. Pasalnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutianggaluku Mandiri yang dikelola oleh desa tersebut telah sukses menjadi penyalur subsidi pemerintah.
Ketua BUMDes Mutianggaluku Mandiri, Moh Shaleh mengatakan, BUMDes ini berdiri pada tahun 2015 dengan modal awal hanya sebesar Rp34 juta. Modal tersebut diperoleh dari dana desa. BUMDes yang bergerak di bidang perdagangan ini berkembang signifikan. Mereka bahkan telah bekerjasama dengan Pertamina dan Bulog sebagai penyalur barang bersubsidi.
“Kerjasama dengan Pertamina terkait (gas) elpiji. Kalau beras, gula, bawang merah kerjasama dengan Bulog. Kebetulan Bulog juga punya program rumah pangan, jadi kita juga kerjasama soal itu,” ujar Shaleh saat ditemui di Desa Kalukubula, Sigi, Sabtu (18/2)
Antusiasme masyarakat setempat sangat tinggi dengan hadirnya BUMDes tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah barang yang selalu habis terjual bahkan kekurangan stok. Sebagai contoh, gula pasir yang mampu terjual hingga 2 ton per bulan. Selain itu, gas elpiji 3 kilogram dapat terjual hingga 100 tabung hanya dalam kurun waktu 3 hari. Hal ini dikarenakan harga produk yang dijual di BUMDes sangat terjangkau. Untuk komoditas gula dijual hanya seharga Rp12.500 per kilogram. Harga tersebut lebih murah Rp 3.500 daripada harga di pasar. Sedangkan gas elpiji 3 kilogram dijual hanya seharga Rp 16 ribu.
“Sekarang kita sedang mempersiapkan untuk membangun warung kopi sekalian nanti ada internetnya. Warung kopi ini juga bertujuan membantu ibu-ibu yang suka bikin kue dan makanan. Jadi kita tampung disini. Kan ini membantu,” lanjut Shaleh.
Selain itu, BUMDes ini juga terus mengembangkan peluang usaha lainnya. Rencananya, BUMDes ini akan menjadi distributor pupuk bersubsidi. Pasalnya, mayoritas warga setempat berprofesi sebagai petani yang membutuhkan pupuk dengan harga terjangkau.
Shaleh mengakui, BUMDes yang dikelolanya tersebut memang belum memberikan keuntungan secara langsung berupa materi. Namun, hadirnya BUMDes diakui telah membantu warga desa untuk mendapatkan barang pokok dan sembako dengan harga yang lebih murah.
“Keuntungan tahun 2015 saja hanya sekitar Rp4 juta. Tapi keuntungan seberapapun tidak pernah kita (BUMDes) simpan. Terus diputar untuk pengembangan. Kami optimistis bahwa BUMDes ini akan berhasil kedepannya,” ungkapnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, di masa mendatang BUMDes juga akan membangun sebuah pasar desa. Menurutnya, potensi ekonomi pasar desa sangat tinggi mengingat Desa Kalukubula adalah kawasan strategis yang dapat dengan mudah menarik konsumen dari desa tetangga. “Di sini (Desa Kalukubula) penduduknya saja lebih dari 13.000,” ujarnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, saat meninjau sekaligus meresmikan BUMDes Mutianggaluku Mandiri mengatakan, pemerintah dalam hal ini meminta setiap desa untuk segera membangun BUMDes. Karena menurutnya telah banyak BUMDes yang pendapatannya di atas Rp5 Miliar.
“Kita ada kerjasama dengan BNI yang memberikan pelatihan untuk 1.500 BUMDes setahun. Pemerintah juga akan buat mitra BUMDes. Nanti semua program pemerintah yang subsidi akan disalurkan lewat BUMDes seperti gas, pupuk, dan sembako,” ujarnya saat meninjau langsung BUMDes Mutianggaluku, Desa Kalukubula, Sigi, Sabtu (18/2).
Menteri Eko juga mengapresiasi Kabupaten Sigi yang telah berhasil mendirikan 104 BUMDes dari 176 desa. Menurutnya, perlu adanya dorongan untuk memaksimalkan BUMDes tersebut.
“Tinggal sedikit lagi didorong. Nanti pemerintah bulan depan sudah mencoba membuat mitra BUMDes. Itu bagian dari program BUMDes Holding di 4 provinsi awal. Nanti kalau sudah sempurna akan kita kembangkan di seluruh Indonesia,” ujarnya. (ADV)
Sumber : Jurnas
Bimtek Pengelolaan BUMDes di Desa Martadinata
BINA BANGUN BANGSA – Dinas Perberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kutai Timur (Kutim) mengisi pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kamis, 16 Februari 2017.
Pelatihan yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa itu mengupas, konsep dan pengelolaan BUMDes, tata kelola keuangan Bumdes, dan administrasi BUMDes.
Pelatihan itu juga mengulas mekanisme pembuatan peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART), serta rencana tindak lanjut.
Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Desa (PKPUD) Dinas PMD Kutim, Dr. Wenadianto, M.Si, memaparkan, dasar pendirian BUMDes yang mengacu Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.
“Kades diberi kewenangan oleh UU untuk membentuk BUMDes, untuk menambah pendapatan asli desa. Dari usaha BUMDes akan dimasukkan ke RPJM desa demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Wenadianto.
Perwakilan Pemerintah Desa Martadinata, Moang Acil, yang hadir dalam pelatihan, mengatakan, pembentukan BUMDes merupakan upaya menggedor perputaran ekonomi desa.
“Semoga bisa meningkatkan perekonomian dengan cara membentuk unit usaha, seperti simpan pinjam, konveksi, pamsimas, dan ekowisata mangrove yang tidak kalah dengan bontang,” ujarnya.
Dia menambahkan, modal BUMDes bisa didapatkan dengan cara penyertaan Alokasi Dana Desa, atau Corporate Social Responsibility perusahaan yang beraktifitas di wilayah desa.
“Penyerapan modal dari ADD sejumlah 10 atau 30 persen dan bantuan CSR dari PT. Indominco,” kata Acil.
Sementara itu, perwakilan Kecamatan Teluk Pandan, Effendi, berharap peserta pelatihan yang terdiri dari pengurus BUMDes, perangkat desa, PKK dan pelaku usaha serius mengikuti pelatihan.
“Saya harap peserta dapat dengan serius mengikuti pelatihan yang diberikan ,agar menjadi bekal dalam pengelolaan BUMDes nantinya,” ujarnya. (*)
Sumber : Sangata
Produk Unggulan Desa Masuk Radar E-Commerce AS
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Masih minimnya akses jaringan dan pasar untuk Produk Unggulan Desa (prudes) adalah tantangan yang harus segera diatasi. Melalui perkembangan teknologi digital sekarang, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Prudes ke depan. Peluang e-commerce dan situs belanja online masih bisa dioptimalkan untuk mengembangkan produk-produk unggulan desa.
“Kita dorong agar desa-desa dapat memiliki produk unggulan desa yang dipastikan akan memiliki nilai tawar yang lebih tinggi. Ini jadi potensi besar pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional jika terus dikembangkan,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo saat menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr, di Jakarta, Kamis (02/02).
Eko Sandjojo menyampaikan kepada Dubes Joseph, bahwa masih ada program prioritas lain, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga tersebut bermanfaat mendorong perluasan akses pasar, peningkatan skala ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana pasca panen, maupun bantuan permodalan. Sementara embung air desa, dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
“Kami berharap Kemendes PDTT dan kementerian atau instansi lain di Amerika Serikat dapat menjalin kerjasama dalam hal pengembangan e-commerce untuk promosi dan pemasaran desa. Selain itu, juga dapat dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal informasi dan teknologi (IT),” jelas Eko Sandjojo.
Sementara itu, Dubes Joseph, yang menggantikan Robert O. Blake, mengamini pernyataan Eko Sandjojo. Menurut dubes kelahiran Goshen, New York itu, dengan pengalamannya di beberapa negara Asia, ia bisa melihat perkembangan produk kreativitas di negara-negara Asia, khususnya Indonesia. Produk-produk Indonesia sendiri sudah ada yang masuk dalam pasar di Amerika.
Pertemuan tersebut, diharapkan oleh Eko Sandjojo dapat berkelanjutan sehingga terbentuk kerjasama untuk peningkatan hubungan kedua negara, termasuk peningkatan perdagangan untuk produk unggulan desa.
“Kami berharap ke depannya dapat lebih meningkatkan kerjasama antar kedua negara,” lanjut Eko Sandjojo.(***)
BUMDes, Motor Penggerak Ekonomi Desa
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) yang kini jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu menuju desa mandiri. Ke depan BUMDes disiapkan untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menegaskan, BUMDes difungsikan sebagai sarana pengembangan ekonomi di desa.
“BUMDes sebagai mesin penggerak ekonomi ini difungsikan bayak hal. Kita harapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan non pertanian, tapi bisa juga membantu sektor pertanian,” katanya saat berkunjung ke Redaksi Koran SINDO, di Gedung Sindo, Kamis (26/1/2017).
Berdasarkan Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam dua tahun terakhir, terdapat peningkatan tajam jumlah BUMDes. Dimana pada akhir tahun 2014, jumlah BUMDes hanya sebanyak 1.022 unit, namun tahun 2016 meningkat drastis hingga 14.686 unit.
“Tahun 2016, beberapa BUMDesa yang telah berkembang telah memiliki omzet antara Rp300 juta sampai Rp8,7 Miliar,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia menerangkan BUMDes ke depan dapat difungsikan sebagai unit layanan, dalam hal ini memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Salah satunya sebagai unit penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat desa.
“Jadi segala hal bantuan pemerintah akan kita salurkan kepada BUMDes. Termasuk dalam hal pemberian subsidi seperti pupuk ataupun benih itu ke BUMDes,” paparnya.
Bahkan selain subsidi, Eko juga mengatakan segala bentuk hibah dari pemerintah juga bakal dikelola oleh BUMDes. Hal ini diharapkan agar bantuan yang yang diberikan pemerintah dapat terkelola dengan baik.
“Hibah traktor dan sarana pertanian serta air besih kita hibahkan ke BUMNDes. Sebelumnya banyak kita hibahkan ke kelompok-kelompok tani, tapi sering tidak jelas nasibnya,” ungkapnya.
Selain sebagai unit layanan, BUMDes juga diharapkan menjadi unit usaha perdagangan dan jasa. BUMDes dapat memproduksi barang hasil pertanian di desa. Dengan begitu dapat mengurangi rantai logistik. “Ini bisa dalam bentuk koperasi pertanian dan nelayan. Lalu juga dapat mengembangkan sektor pariwisata di desa tersebut dengan pengelolaan jasa wisata,” sambung dia.
Dia menambahkan tentunya BUMDes juga sebagai unit lembaga keuangan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk koperasi simpan pinjam bagi masyarakat desa. “Termasuk juga layanan keuangan perbankan, seperti transfer, pembayaran kredit cicilan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),” tuturnya.(Dita/SN)