oleh admin | Jan 17, 2015 | Daerah
Biak, BINA BANGUN BANGSA – Pembangunan Daerah Papua yang memiliki status sebagai daerah Otonomi Khusus, yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade, ternyata masih meninggalkan banyak pokok persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas dan belum juga membawa perbaikan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri. Pembangunan yang cenderung tidak efektif dan efisien serta tidak tepat sasaran apalagi sarat dengan kepentingan politik dan korupsi, adalah hal yang menjadi kegundahan masyarakat Papua, khususnya masyarakat Adat Biak, seperti yang disampaikan melalui surat Dewan Adat “Kankain Kakara Byak” kepada Portal Infokom.
Dalam surat yang disampaikan oleh Korwil dan Ketua DPD BINA BANGUN BANGSA Provinsi Papua, Ir. Mesak Tegai dan yang ditanda tangani oleh Yan Pieter Yarangga, selaku Ketua Dewan Adat Byak, suku yang memiliki wilayah Adat di Kabupaten Biak Numfor hingga Supiori tersebut menyebutkan beberapa identifikasi permasalahan pembangunan di daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masih tetap miskin dan prihatin kehidupan masyarakatnya.
“Dari masalah SDM, Birokrasi dan Manajemen, hingga masalah Korupsi dan termasuk peraturan perundang-undangan yang terbit tanpa melalui kajian analisis yang memadai dan komprehensif, sehingga menjadi sia-sia dan bahkan tumpang tindih dalam implementasinya, yang membuat terhambatnya proses pemerintahan serta gerak roda pembangunan daerahnya” kata Mesak Tegai menjelaskan.
Posisi Biak Numfor dalam Peta Wilayah Papua
Belum lagi tambahnya, perilaku pejabat dan SKPDnya yang pasif juga bersifat otoriter, lebih-lebih masih ada oknum yang suka menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya, yang kesemuanya semakin menambah buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, baik dari aspek perencanaanya, pelaksanaan dan pengawasan, yang rupanya selama ini banyak dibuat secara laporan baik dan bagus kepada pimpinan dan pemerintah pusat.
“Sehingga rencana kerja pemerintah dalam kerangka Otonomi Khusus yang selama ini sudah menelan anggaran negara hingga triliunan itu, belumlah dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat, khususnya di Biak”, ujar Mesak lagi.
Maka diharapkan oleh Dewan Adat Biak, harus ada perubahan untuk perbaikan sistem pemerintahan dan pembangunan di daerahnya secara keseluruhan. Dimulai dengan reformasi SDM dan Birokrasi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas SDMnya sesuai dengan kompetensinya, implementasi manajemen yang berbasis efisiensi dan dedikasi serta profesionalitas dalam kinerjanya.
“Selain itu perlu adanya gerakan pemberdayaan masyarakat Adat, untuk turut dilibatkan sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, yang membantu pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian daerah, serta pemberdayaan sosial dan budaya bagi masyarakat asli Papua secara keseluruhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan”, harap Mesak Tegai melengkapinya. (***)
oleh admin | Des 6, 2014 | Event, Program dan kegiatan
Dalam Rangka memberikan pemahaman bagi masyarakat luas tentang Kejahatan Terorisme dan perkembangannya di Asia Tenggara pada umumnya dan di Indonesia khususnya, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Prov. DKI Jakarta bekerja sama dengan MABES POLRI akan menyelenggarakan Seminar Nasional dengan Tema “Sistem Pengamanan Objek Vital yang Kondusif dalam Menghadapi Ancaman Terorisme secara Nasional maupun Internasional”. Demikian yang disampaikan oleh Delfi Tasar, sebagai Panitia dari seminar nasional ini kepada redaksi.
“Acara yang menghadirkan KAPOLRI, Jend. (Pol.) Sutarman sebagai Pembicara Utama dari seminar ini, rencananya akan diselenggarakan di Hotel Kartika Chandra, The Kirana Grand Ballroom, Jakarta, yang berlangsung dua hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 15 dan 16 Desember 2014”, ujar Delfi lagi.
“Dan selaku Ketua Presidium LCKI Pusat, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Da’i Bachtiar, SH, AO, akan memberikan pula kata sambutannya, yang kemudian seminar akan diisi oleh pemateri dari KABAHARKAM MABES POLRI, KABAINTELKAM MABES POLRI, KEPALA BNPT, dan DIR SHABARA BAHARKAM MABES POLRI”, tambah Delfi Tasar, yang juga merupakan pengurus LCKI DKI Jakarta ini.
“Dalam seminar dua hari ini, yang di mulai dari pukul 08:00 wib hingga selesai, akan membahas berbagai masalah terkait kejahatan Terorisme da Anarkisme yang kerap terjadi di negeri ini pada khususnya, yakni mulai dari motif dan modusnya, atau pola yang sering digunakan. Dan terutama akan membahas Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta berbagai teknik, strategi dan sistem untuk membangun kerjasama dengan berbagai instansi, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya bersama untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangan Terorisme dan Anarkisme”, tegas Delfi.
Sejalan dengan maksud dan tujuan dari seminar ini diadakan, Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan sangat memberikan apresiasinya kepada LCKI DKI Jakarta dan MABES POLRI, terutama kepada Erwin Ramali, selaku Ketua LCKI DKI Jakarta, dan Delfi Tasar, yang menurutnya bahwa seminar ini adalah sangat penting dan perlu diadakan secara berkala dan meluas, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang pemahaman wawasan anti terorisme dan anarkisme, karena publik akan dapat mengetahui tentang apa itu Terorisme dan Anarkisme, serta bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya, sehingga masyarakat waspada dan dapat melakukan deteksi dini, terhadap rencana dan tindakan aksi kejahatan model tersebut.
Selain itu kegiatan ini juga merupakan forum komunikasi dan kerja sama berbagai pihak, antara institusi negara yang terutama di bidang politik, hukum dan keamanan, beserta berbagai instansi swasta nasional maupun luar negeri, termasuk juga dari berbagai unsur masyarakat umum, agar waspada terhadap berbagai upaya dan tindakan yang terindikasi mengarah kepada kejahatan terorisme dan anarkisme, sehingga akan mempersempit ruang gerak bagi kejahatan, terutama terorisme untuk hidup di negeri yang cinta aman dan damai ini.
Untuk Informasi dan Konfirmasi Undangan acara seminar, dapat menghubungi Sekretariat Panitia :
- Div Humas Mabes Polri : Jl. Trunojoyo No. 3 Lt. 2, Jakarta Selatan Telp. (021) 7136 6719
- LCKI Prov. DKI Jakarta : Gd. Arva Central Cikini, Jl. Cikini Raya No. 60 Blok FG-MN Lt. 5, Jakarta Pusat, Telp. (021) 3190 4082, E-mail : lcki_jakarta@yahoo.com, Web-site : www.lcki.org
oleh admin | Des 4, 2014 | Diklat
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Suatu lokakarya yang juga merupakan forum diskusi untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi setiap pemangku kebijakan dalam rangka melaksanakan program percepatan pembangunan daerahnya sejalan dengan rencana kerja pembangunan nasional, sehingga diharapkan akan menciptakan minat investasi dan mewujudkan pemberdayaan potensi daerah, yang akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat, serta pendapatan asli daerahnya (PAD).
Maka lokakarya ini sangat penting untuk dapat diikuti oleh perwakilan dari seluruh Pemerintah Daerah, Bappeda, Kepala Dinas/Badan, BUMD/Perusda, SKPD, Pengusaha/Investor, Keuangan/Perbankan, Koperasi, Akademisi, Masyarakat Adat, dan untuk Umum.
Peserta akan mendapatkan materi dalam menunjang kinerjanya secara khusus dan atau keseluruhan, dengan mengembangkan dan mempromosikan potensi dan produk unggulan daerahnya melalui teknik pemasaran dan promosi berbasis multimedia dan atau internet, sehingga feasible dan memiliki daya tarik bagi pengusaha dan investor, maupun lembaga keuangan/perbankan untuk bekerja sama dalam membangun daerah.
Pembicara utama dari kalangan Pemerintah, Pengusaha dan Investor serta Lembaga Keuangan/Perbankan, dari dalam maupun luar negeri.
Pemateri dari Bappenas/Kementerian, Praktisi Manajemen Pemasaran dan IT Profesional.
Pendaftaran dan konfirmasi dapat menghubungi: Rahmat – 081219650309 atau melalui email: seknas@binabangunbangsa.com
Demikian informasi dan undangan ini disampaikan, agar semoga berguna dan bermanfaat bagi pembangunan nasional.
Dan atas perhatian dan dukungannya, kami atas nama sesama anak bangsa Indonesia, mengucapkan terima kasih.
Salam Indonesia.
Dalam surat yang disampaikan oleh Korwil dan Ketua DPD BINA BANGUN BANGSA Provinsi Papua, Ir. Mesak Tegai dan yang ditanda tangani oleh Yan Pieter Yarangga, selaku Ketua Dewan Adat Byak, suku yang memiliki wilayah Adat di Kabupaten Biak Numfor hingga Supiori tersebut menyebutkan beberapa identifikasi permasalahan pembangunan di daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masih tetap miskin dan prihatin kehidupan masyarakatnya.
