Program Desa Digital sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan percepatan dalam pelayanan publik, efisiensi administrasi, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dalam rangka mendukung implementasi program tersebut maka perlu ada program aplikatif yaitu Smart Desa, maka diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta mengenai konsep, prinsip, dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan desa secara efektif dan efisien.
Pengelolaan data dan informasi desa secara digital
Penerapan e-government di desa
Penggunaan aplikasi dan platform teknologi informasi dalam pengelolaan desa
Pengelolaan keuangan desa berbasis digital
Pengelolaan sumber daya manusia di era digital
Penerapan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat desa
Pengenalan platform pengembangan Usaha BUMDES berbasis digital
Elements
Peserta
Peserta Bimtek “Smart Desa” ini adalah para kepala desa, perangkat desa/staf desa dan Bumdes serta masyarakat yang terlibat dalam pembangunan dan pemberdayaan, pengelolaan dan pelaksanaan program Smart Desa di wilayahnya.
Elements
Evaluasi dan Pendampingan
Peserta yang telah mengikuti Bimtek “Smart Desa” akan tetap di monitor dan didampingi serta dievaluasi oleh tim penyelenggara untuk mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi dari tujuan program ini. Peserta mengisi kuisioner dan memberi tanggapan dan masukan untuk perbaikan serta bahan pendampingan setelah kegiatan bimtek.
Elements
E-Government
E-Government (Government Electronic) adalah konsep penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. E-Government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
E-Government melibatkan penggunaan teknologi seperti internet, komputer, perangkat mobile, dan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung berbagai aspek pemerintahan, termasuk administrasi pemerintahan, penyampaian informasi, pelayanan publik, pengambilan keputusan, dan partisipasi publik.
Ingin daftar jadi peserta?
Daftar sekarang atau hubungi kami untuk konsultasi
Bimbingan Teknik (Bimtek) Digital Talent sebagai bagian dari implementasi Program Desa Digital bagi Aparatur Desa sesuai arahan Bapak Menteri Desa PDTT Republik Indonesia, Bapak Abdul Halim Iskandar dalam paparan Pengembangan Desa Digital. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan digital talent bagi aparatur desa guna mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang lebih efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Melalui pelatihan dan pembekalan pengetahuan digital, aparatur desa akan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam rangka mewujudkan Desa Digital yang inovatif dan berdaya saing.
Pulau Untung Jawa, BINA BANGUN BANGSA – Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kembali menyelenggarakan lanjutan kegiatan Bimtek Industri Kreatif tahun 2022, kali ini di Pulau Untung Jawa, Jumát sampai dengan Sabtu, 27 – 28 Mei 2022, bertempat di Aula Gudung Sasana Krida Wisata Pulau Untung Jawa.
Dengan mendatangkan pemakalah dan nara sumber dari Jakarta, berangkat dari dermaga Pantai Marina Ancol, rombongan sampai di lokasi Bimtek disambut dengan PJLP / Pokdarwis Sudin Parekraf Pulau Untung Jawa.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan Doa. Selanjutnya penyampaian laporan Ketua Penyelenggara Bimtek, Kepala Seksi Industri Kreatif Kepulauan Seribu, Farizaludin.
Dalam laporannya Kasi berharap untuk para peserta yang terdiri 60 peserta dari para pelaku UMKM binaan Pokdarwis, dan UMKM binaan Jakpreneur serta dari binaan Ibu-Ibu PKK, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, yaitu Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pari, dan Kelurahan Pulau Tidung, agar termotivasi untuk meningkatkan jumlah dan nilai tambah produktivitas daripada produk dan jasanya sehingga menjadi produk dan jasa industri kreatif unggulan dari kepulauan seribu bagi yang sudah memiliki usaha.
“Kami berharap dengan Bimtek ini, para peserta bisa mendapatkan bekal dan ilmu sehingga termotivasi atau punya gagasan bagi yang sudah mempunyai usaha untuk mau mengembangkan usahanya (lebih baik lagi),..dan bagi yang belum punya usaha, dengan Bimtek ini bisa menginspirasi agar peserta punya keinginan untuk punya usaha baru”, kata Kasi.
Bimtek dibuka Kepala Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Seribu, Puji Hastuti yang diwakili oleh PLT Kasubag TU dan Keuangan Sudin Parekraf Kepulauan Seribu, Bapak Heru.
Sesi Pertama diisi dengan tema “Ekonomi Kreatif dalam Rangka Peningkatan Perekomomian Lokal”, yang disusun oleh Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan dan disampaikan oleh Ketua Bidang Pengembangan Koperasi, UMKM dan Industri Kreatif BINA BANGUN BANGSA, Gesty Probowati.
Materi yang disampaikan Gesty kepada peserta adalah tentang definisi dan dasar hukum pelaksanaan ekonomi kreatif, berikut jenis usaha, mengapa dan manfaat, serta metode pengembangan ekonomi kreatif serta perbedaannya dengan industri kreatif. Termasuk paparan mengenai potensi pengembangan ekonomi kreatif dan Industri Pariwisata di Kepulauan Seribu.
Selain produk hasil tangkapan ikan yang bisa diolah berbagai macam makanan termasuk snack jadi oleh-oleh khas dari kepulaun seribu. Sektor yang menjadi andalan Kepulauan Seribu adalah sektor pariwisata, karena Kepulauan Seribu memiliki potensi wisata yang luar biasa. Menurut data jumlah kunjungan pada tahun 2019 berjumlah 777.008, terbagi wisatawan mancanegara berjumlah 28.417 dan wisata nusantara berjumlah 748.591. Tapi sejak Pandemi Covid-19 melanda Indonesia 2020 yang lalu hingga 2022 ini, kunjungan wisatawan menurun drastis di Kepulauan Seribu hingga mencapai 33% dari rata-rata kunjungan tahun 2017 – 2019.
Saat ini amenitas di Kepulauan Seribu terdiri dari 7 hotel resort, 661 homestay, 56 rumah makan, jaringan listrik, internet, dan air bersih. Amenitas adalah fasilitas di luar akomodasi, seperti rumah makan, restoran, toko cinderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain.
Di samping itu, Kepulauan Seribu memiliki cagar budaya, sarana snorkling, diving, swimming, fishing, camping ground, outbound, education/riset, religi/sejarah, dan lain sebagainya.
Pariwisata merupakan sektor utama yang diharapkan bisa menjadi leading sektor yang akan mendorong UMKM Ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian lokal, karena paralel dengan perkembangan dan peningkatan penjualan dari semua produk barang dan jasa UMKM terkait dengan pelayanan pariwisata.
Sesi Kedua diisi dengan materi yang disusun oleh Yudi Lazuardi dan dibawakan oleh Indah Erniawati, Praktisi UMKM dan Pengusaha Ekraf DKI Jakarta. Para peserta di berikan penjelasan dan pelatihan untuk bisa membuat bisnis plan yang profesional dengan mampu membuat atau menentukan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP), sehingga bisa ditentukan berapa harga jual yang lebih kompetitif dan juga bisa menyusun strategi dalam penjualan dan atau pemasaran produk atau jasanya.
Sesi Ketiga diisi dengan kunjungan ke konter usaha UMKM binaan Pokdarwis yang menjual produk-produk kriya sebagai souvenir oleh-oleh dari Pulau Untung Jawa. Ditambah dengan penjelasan tentang Koperasi sebagai wadah yang ideal untuk pengembangan bersama para pelaku UMKM Ekonomi dan Industri Kreatif Kepulauan Seribu Selatan ke depannya.
Setiap sesi setiap peserta diberikan kesempatan untuk bertanya. Di akhir Bimtek para peserta mengumpulkan form isian data dan quisioner yang dibagikan di awal acara untuk bahan tindak lanjut dari Bimtek ini. Kemudian ditutup dengan photo bersama.
Sebagai Panitia dari Sudin Parekraf Kepulauan Seribu ada Valentino H.P. Sitio, Tuharno, Rahmat, Fajar Sidik, Novita, dan Nadia.(RHT)
INFO BUMDes, Sigi – Desa Kalukubula di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, kini rutin mendapatkan sembako dengan harga murah. Pasalnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutianggaluku Mandiri yang dikelola oleh desa tersebut telah sukses menjadi penyalur subsidi pemerintah.
Ketua BUMDes Mutianggaluku Mandiri, Moh Shaleh mengatakan, BUMDes ini berdiri pada tahun 2015 dengan modal awal hanya sebesar Rp34 juta. Modal tersebut diperoleh dari dana desa. BUMDes yang bergerak di bidang perdagangan ini berkembang signifikan. Mereka bahkan telah bekerjasama dengan Pertamina dan Bulog sebagai penyalur barang bersubsidi.
“Kerjasama dengan Pertamina terkait (gas) elpiji. Kalau beras, gula, bawang merah kerjasama dengan Bulog. Kebetulan Bulog juga punya program rumah pangan, jadi kita juga kerjasama soal itu,” ujar Shaleh saat ditemui di Desa Kalukubula, Sigi, Sabtu (18/2)
Antusiasme masyarakat setempat sangat tinggi dengan hadirnya BUMDes tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah barang yang selalu habis terjual bahkan kekurangan stok. Sebagai contoh, gula pasir yang mampu terjual hingga 2 ton per bulan. Selain itu, gas elpiji 3 kilogram dapat terjual hingga 100 tabung hanya dalam kurun waktu 3 hari. Hal ini dikarenakan harga produk yang dijual di BUMDes sangat terjangkau. Untuk komoditas gula dijual hanya seharga Rp12.500 per kilogram. Harga tersebut lebih murah Rp 3.500 daripada harga di pasar. Sedangkan gas elpiji 3 kilogram dijual hanya seharga Rp 16 ribu.
“Sekarang kita sedang mempersiapkan untuk membangun warung kopi sekalian nanti ada internetnya. Warung kopi ini juga bertujuan membantu ibu-ibu yang suka bikin kue dan makanan. Jadi kita tampung disini. Kan ini membantu,” lanjut Shaleh.
Selain itu, BUMDes ini juga terus mengembangkan peluang usaha lainnya. Rencananya, BUMDes ini akan menjadi distributor pupuk bersubsidi. Pasalnya, mayoritas warga setempat berprofesi sebagai petani yang membutuhkan pupuk dengan harga terjangkau.
Shaleh mengakui, BUMDes yang dikelolanya tersebut memang belum memberikan keuntungan secara langsung berupa materi. Namun, hadirnya BUMDes diakui telah membantu warga desa untuk mendapatkan barang pokok dan sembako dengan harga yang lebih murah.
“Keuntungan tahun 2015 saja hanya sekitar Rp4 juta. Tapi keuntungan seberapapun tidak pernah kita (BUMDes) simpan. Terus diputar untuk pengembangan. Kami optimistis bahwa BUMDes ini akan berhasil kedepannya,” ungkapnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, di masa mendatang BUMDes juga akan membangun sebuah pasar desa. Menurutnya, potensi ekonomi pasar desa sangat tinggi mengingat Desa Kalukubula adalah kawasan strategis yang dapat dengan mudah menarik konsumen dari desa tetangga. “Di sini (Desa Kalukubula) penduduknya saja lebih dari 13.000,” ujarnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, saat meninjau sekaligus meresmikan BUMDes Mutianggaluku Mandiri mengatakan, pemerintah dalam hal ini meminta setiap desa untuk segera membangun BUMDes. Karena menurutnya telah banyak BUMDes yang pendapatannya di atas Rp5 Miliar.
“Kita ada kerjasama dengan BNI yang memberikan pelatihan untuk 1.500 BUMDes setahun. Pemerintah juga akan buat mitra BUMDes. Nanti semua program pemerintah yang subsidi akan disalurkan lewat BUMDes seperti gas, pupuk, dan sembako,” ujarnya saat meninjau langsung BUMDes Mutianggaluku, Desa Kalukubula, Sigi, Sabtu (18/2).
Menteri Eko juga mengapresiasi Kabupaten Sigi yang telah berhasil mendirikan 104 BUMDes dari 176 desa. Menurutnya, perlu adanya dorongan untuk memaksimalkan BUMDes tersebut.
“Tinggal sedikit lagi didorong. Nanti pemerintah bulan depan sudah mencoba membuat mitra BUMDes. Itu bagian dari program BUMDes Holding di 4 provinsi awal. Nanti kalau sudah sempurna akan kita kembangkan di seluruh Indonesia,” ujarnya. (ADV)
Biak, BINA BANGUN BANGSA – Pembangunan Daerah Papua yang memiliki status sebagai daerah Otonomi Khusus, yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade, ternyata masih meninggalkan banyak pokok persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas dan belum juga membawa perbaikan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri. Pembangunan yang cenderung tidak efektif dan efisien serta tidak tepat sasaran apalagi sarat dengan kepentingan politik dan korupsi, adalah hal yang menjadi kegundahan masyarakat Papua, khususnya masyarakat Adat Biak, seperti yang disampaikan melalui surat Dewan Adat “Kankain Kakara Byak” kepada Portal Infokom.
Dalam surat yang disampaikan oleh Korwil dan Ketua DPD BINA BANGUN BANGSA Provinsi Papua, Ir. Mesak Tegai dan yang ditanda tangani oleh Yan Pieter Yarangga, selaku Ketua Dewan Adat Byak, suku yang memiliki wilayah Adat di Kabupaten Biak Numfor hingga Supiori tersebut menyebutkan beberapa identifikasi permasalahan pembangunan di daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masih tetap miskin dan prihatin kehidupan masyarakatnya.
“Dari masalah SDM, Birokrasi dan Manajemen, hingga masalah Korupsi dan termasuk peraturan perundang-undangan yang terbit tanpa melalui kajian analisis yang memadai dan komprehensif, sehingga menjadi sia-sia dan bahkan tumpang tindih dalam implementasinya, yang membuat terhambatnya proses pemerintahan serta gerak roda pembangunan daerahnya” kata Mesak Tegai menjelaskan.
Posisi Biak Numfor dalam Peta Wilayah Papua
Belum lagi tambahnya, perilaku pejabat dan SKPDnya yang pasif juga bersifat otoriter, lebih-lebih masih ada oknum yang suka menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya, yang kesemuanya semakin menambah buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, baik dari aspek perencanaanya, pelaksanaan dan pengawasan, yang rupanya selama ini banyak dibuat secara laporan baik dan bagus kepada pimpinan dan pemerintah pusat.
“Sehingga rencana kerja pemerintah dalam kerangka Otonomi Khusus yang selama ini sudah menelan anggaran negara hingga triliunan itu, belumlah dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat, khususnya di Biak”, ujar Mesak lagi.
Maka diharapkan oleh Dewan Adat Biak, harus ada perubahan untuk perbaikan sistem pemerintahan dan pembangunan di daerahnya secara keseluruhan. Dimulai dengan reformasi SDM dan Birokrasi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas SDMnya sesuai dengan kompetensinya, implementasi manajemen yang berbasis efisiensi dan dedikasi serta profesionalitas dalam kinerjanya.
“Selain itu perlu adanya gerakan pemberdayaan masyarakat Adat, untuk turut dilibatkan sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, yang membantu pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian daerah, serta pemberdayaan sosial dan budaya bagi masyarakat asli Papua secara keseluruhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan”, harap Mesak Tegai melengkapinya. (***)
Dalam surat yang disampaikan oleh Korwil dan Ketua DPD BINA BANGUN BANGSA Provinsi Papua, Ir. Mesak Tegai dan yang ditanda tangani oleh Yan Pieter Yarangga, selaku Ketua Dewan Adat Byak, suku yang memiliki wilayah Adat di Kabupaten Biak Numfor hingga Supiori tersebut menyebutkan beberapa identifikasi permasalahan pembangunan di daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masih tetap miskin dan prihatin kehidupan masyarakatnya.